Dalam era digital yang terus berkembang, sistem administrasi perpajakan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan peluncuran Coretax. Sejak diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Januari 2025, Coretax hadir sebagai solusi inovatif untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dirancang untuk mempermudah berbagai proses pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia. Sistem ini mulai diterapkan sejak Januari 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi layanan pajak.
Sejak diluncurkan, Coretax telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari kendala teknis hingga dampak terhadap penerimaan pajak. Salah satu masalah utama adalah kesulitan login dan pelaporan SPT Tahunan, yang sempat menyebabkan keluhan dari banyak wajib pajak. Namun, DJP terus melakukan perbaikan, termasuk mengurangi waktu akses sistem hingga di bawah satu detik.
Selain itu, penerapan Coretax juga memiliki pengaruh terhadap tren penerimaan pajak di kuartal pertama 2025, yang sempat menurun 13,6% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tren mulai membaik pada bulan Maret, sistem ini masih dalam tahap penyesuaian agar lebih stabil dan efisien.
Salah satu keunggulan Coretax adalah pendekatan kepatuhan berbasis risiko, yang memungkinkan pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak tanpa harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dengan sistem ini, DJP dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data serta mempercepat proses penagihan pajak.
Namun, tantangan tetap ada. Tidak semua masyarakat terbiasa dengan teknologi baru, dan literasi pajak masih menjadi kendala, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Peran edukasi sangat penting agar sistem ini benar-benar bisa digunakan secara optimal oleh semua wajib pajak.
Coretax masih dalam tahap penyempurnaan, dan berbagai masukan dari pengguna akan menjadi faktor penting dalam pengembangannya ke depan. Jika sistem ini dapat beroperasi sesuai harapan, maka proses perpajakan di Indonesia akan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien.
Dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan transparansi, sistem ini tidak hanya menawarkan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis dan penurunan penerimaan pajak di awal penerapannya, Coretax berkomitmen untuk terus beradaptasi dan memperbaiki layanannya.
Melalui pendekatan kepatuhan berbasis risiko, Coretax diharapkan dapat mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data dengan lebih cepat, sehingga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, edukasi dan literasi pajak menjadi kunci agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal.